Dampak Kolonialisme dan Imperialisme di Indonesia -Bag. I

Sudah tentu sebuah penjajahan terhadap negara lain merupakan hal yang tidak menyenangkan bagi negara yang mengalaminya. Penjajahan dapat berdampak besar pada kehidupan rakyatnya dan juga sistem pemerintahannya. Untuk itu, pada artikel ini akan membahas Dampak Kolonialisme dan Imperialisme di Indonesia ( Bag. I ) yang berfokus pada tema Politik Pemerintahan Kolonialisme dan Imperialisme di Indonesia.

A. Politik Pemerintahan

a. Masa Kekuasaan VOC

Pengaruh VOC di Indonesia diawali dengan kedudukan mereka di Batavia. Dalam perkembangannya, VOC mulai turut campur dalam kehidupan kerajaan-kerajaan lokal.

Campur tangan dalam urusan politik kerajaan.
Penguasa pribumi menjadi bawahan VOC.
Politik adu domba (devide et impera) yang dijalankan oleh VOC menyebabkan perpecahan di kalangan keluarga kerajaan.

Vereenigde Oost Indische Compagnie

b. Masa Pemerintahan Daendels

Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels penguasa pribumi diangkat sebagai pegawai negeri, mereka menerima gaji secara bulanan dan dilarang menerima upeti. Selain itu, mereka kehilangan jabatan secara turun-temurun.

Pulau Jawa dibagi menjadi delapan keresidenan.
Kedudukan penguasa pribumi semakin merosot.
Dualisme pemerintahan

Meester in de Rechten Herman Willem Daendels

1. Bagan Pemerintahan Eropa

Residen (Keresidenan)
Keresidenan (ejaan lama: karesidenan) adalah sebuah daerah administratif yang dikepalai oleh residen.Menurut sejarah, pembagian administratif jenis keresidenan hanya pernah digunakan di India Britania dan kemaharajaannya, dan Hindia Belanda serta Indonesia dengan Britania sebagai pencetusnya.
Asisten Residen (afdeling)
Asisten residen adalah pegawai negeri tertinggi di suatu afdeling pada masa penjajahan Belanda. Tiga sampai lima afdeling membentuk karesidenan, yang dikepalai oleh residen, yang juga pimpinan langsung asisten residen.
Pegawai Kontrolir (Controle Afdeling)
Asisten residen adalah pegawai negeri tertinggi di suatu afdeling pada masa penjajahan Belanda. Tiga sampai lima afdeling membentuk karesidenan, yang dikepalai oleh residen, yang juga pimpinan langsung asisten residen.

2. Bagan Pemerintahan Pribumi

Bupati (Kabupaten)
Sebelum tahun 1945 gelar bupati sebenarnya hanya dipakai di pulau Jawa, Madura, dan Bali. Dalam bahasa Belanda, bahasa administrasi resmi pada masa Hindia Belanda, istilah bupati disebut sebagai regent, dan istilah inilah yang dipakai sebagai padanan bupati dalam bahasa Inggris. Semenjak kemerdekaan, istilah bupati dipakai untuk menggantikan regent seluruh wilayah Indonesia.
Wedana (Distrik)
Kawedanan ("ke-wedana-an", bentuk bahasa Jawa) adalah wilayah administrasi kepemerintahan yang berada di bawah kabupaten dan di atas kecamatan yang berlaku pada masa Hindia Belanda dan beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia yang dipakai di beberapa provinsi (misalnya Jawa Barat dan Jawa Timur). Pemimpinnya disebut wedana. Di wilayah Kalimantan wedana dipanggil kiai.
Asisten Wedana (Onderdistrik)
Arti asisten wedana adalah jabatan dalam pemerintahan hindia belanda setingkat di bawah wedana (kira-kira sama dengan camat sekarang).
Pejabat Desa (Desa)
Pejabat desa pada pemerintahan pribumi saat itu bertanggung jawab atas wilayah kecil (desa) yang ia pimpin yang salahsatunya ialah mengawasi jalannya aturan dari pemerintah pusat pada tingkatan desa.

c. Masa Pemerintahan Raffles

Masa pemerintahan Inggris di Indonesia dijalankan oleh Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan sebagai letnan gubernur jenderal. Pada masa pemerintahannya, Raffles berupaya mereformasi sistem pemerintahan di Hindia Belanda.

Pembagian Pulau Jawa menjadi enam belas keresidenan.
Pembaruan dalam bidang ketatanegaraan.
Penghapusan ikatan feodal dalam masyarakat Jawa.
Kepastian hukum bagi masyarakat.

Sir Thomas Stamford Bingley Raffles FRS

d. Masa Pemerintahan Kolonial Belanda

Masa kolonial Belanda mulai berlangsung setelah pemerintahan komisaris jenderal berakhir dan digantikan sistem tanam paksa pada 1830. Sejak saat itu kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda dipegang oleh gubernur jenderal.

Salah satu gagasan yang berdampak besar dalam bidang pemerintahan pada masa ini adalah Pax Neerlandica (Perdamaian Neerlandica).
Gagasan yang dicetuskan J.B. van Heutsz tersebut bertujuan menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan Belanda.
Gagasan tersebut menjadi cikal bakal wilayah NKRI.

LTG Joannes Benedictus Van Heutsz

Baca pula bagian lainnya :

Referensi:
Guru Sejarah Indonesia

MIPAT.class